Mungkin banyak yang belum tau ya, unsur apa saja yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
Jadi, Selingkuh menurut KBBI, berarti:
1) suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; melenceng;
2) suka menggelapkan uang; korup;
3) suka menyeleweng.
Selain dilarang oleh agama, perselingkuhan juga dapat menjadi pemicu retaknya rumah tangga.
Jika kalian atau keluarga dan tetanggamu mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk korban perselingkuhan lainnya.
Dalam UU tadi, memiliki asas, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan terhadap korban.
Ada 4 bentuk KDRT yaitu;
1.kekerasan fisik,
2.kekerasan psikis,
3.kekerasan seksual,dan
4.penelantaran.
Begitu pun perselingkuhan, termasuk bentuk KDRT ya,
Karena, Perselingkuhan merupakan tindak kekerasan yang dapat menimbulkan guncangan psikis, keterpurukan, serta bisa membuat depresi korban.
Kalau, kekerasan fisik bisa dibuktikan dengan hasil visum,
sementara kekerasan psikis bisa dibuktikan dari hasil hasil pemeriksaan kejiwaan ke psikiater.
Visum et repertum psikiatrikum dapat dijadikan bukti tindak pidana KDRT.
Pidana bagi pelaku perselingkuhan
Jika, kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 44 ayat [1] UU KDRT).
Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5 juta (lihat Pasal 44 ayat [4] UU KDRT).
Apabila KDRT yang dialami melibatkan pula kekerasan psikis atau tidak, yaitu;
a.perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
b.hilangnya rasa percaya diri,
c.hilangnya kemampuan untuk bertindak,
d.rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis yang berat.
Maka, ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3 juta (lihat Pasal 45 UU KDRT).
Jika perselingkuhan telah mengarah ke perbuatan zina, maka suami/istri dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istri/suaminya serta selingkuhannya ke polisi atas dasar perbuatan perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga masuk dalam UU PKDRT, pasal 5 Sedangkan ancaman pidana diatur pasal 46.
Selain korban yang dapat melaporkan tindak Pidana ini, maka dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban (lihat Pasal 30 ayat [1], ayat [3], dan ayat [4] UU KDRT). Yang dimaksud dengan ”keadaan tertentu” dalam ketentuan tersebut, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.
Selain itu, korban KDRT dilindungi haknya oleh UU KDRT yaitu untuk mendapatkan (Pasal 10 UU KDRT):
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.